PKM PRODI HKI UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN, EDUKASI HUKUM BATAS USIA MINIMUM PERKAWINAN DALAM MENCEGAH PERKAWINAN USIA DINI PADA REMAJA DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

Padangsidimpuan – Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (FASIH), Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN Syahada) Padangsidimpuan melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di Pondok Pesantren Sahabuddin, Aek Godang, Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), pada 26–27 Oktober 2026. Kegiatan ini mengusung tema “ Edukasi Hukum Batas Usia Minimum Perkawinan Dalam Mencegah Perkawinan Usia Dini Pada Remaja di Kabupaten Padang Lawas Utara “Edukasi hukum mengenai batas usia minimum perkawinan menjadi salah satu upaya penting dalam mencegah terjadinya perkawinan usia dini pada kalangan remaja di Kabupaten Padang Lawas Utara. Pemahaman mengenai ketentuan hukum perkawinan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran remaja, orang tua, serta masyarakat tentang pentingnya kesiapan usia, mental, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi sebelum melangsungkan perkawinan.

Kegiatan pengabdian tersebut dilaksanakan oleh dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam, Misbah Mrd , S.H.I, M.H dan Novi Arisafitri, M.H, serta Mahasiswa Kaniyah Amirah Barkah Daulay dan Siti Khodijah. Pelaksanaan PKM ini merupakan bagian dari komitmen akademisi dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat melalui transfer pengetahuan, pendampingan, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam bidang Perkawinan (Batas usia minimum perkawinan atau mencegah perkawinan usia dini )

Pemilihan tema Edukasi Hukum Batas Usia Minimum Perkawinan  bagi santri sangat relevan karena bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak dan remaja serta mendorong terciptanya perkawinan yang sehat, matang, dan bertanggung jawab. Apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan usia tersebut, orang tua pihak laki-laki dan/atau perempuan dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Melalui Kegiatan ini, para santri didorong untuk memahami Perkawinan usia dini karena merupakan persoalan sosial yang dapat memberikan dampak terhadap berbagai aspek kehidupan remaja. Dari aspek pendidikan, perkawinan usia dini berpotensi menyebabkan remaja putus sekolah sehingga kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan mengembangkan kemampuan diri menjadi terbatas. Dari aspek kesehatan, kehamilan pada usia yang belum matang dapat meningkatkan risiko kesehatan bagi ibu maupun anak. Sementara itu, dari aspek psikologis dan ekonomi, remaja yang belum memiliki kesiapan emosional dan kemandirian finansial dapat menghadapi berbagai permasalahan dalam kehidupan rumah tangga.

Selain memberikan penguatan terhadap pemahaman perkawinan, kegiatan PKM ini juga menitikberatkan pada pentingnya Dalam perspektif teori perlindungan hukum, edukasi hukum merupakan salah satu bentuk upaya memberikan pemahaman dan perlindungan kepada masyarakat agar hak-haknya dapat terpenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Remaja sebagai generasi penerus bangsa perlu memperoleh informasi yang benar mengenai hak anak, batas usia perkawinan, serta konsekuensi hukum dan sosial dari perkawinan usia dini.

Selain itu, teori kesadaran hukum menjelaskan bahwa pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan merupakan faktor penting dalam membentuk sikap dan perilaku yang taat hukum. Melalui kegiatan edukasi hukum, remaja diharapkan tidak hanya mengetahui batas usia minimum perkawinan, tetapi juga memahami alasan pemerintah menetapkan batas usia tersebut serta pentingnya mempersiapkan masa depan sebelum memasuki kehidupan perkawinan.

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Puji Kurniawan MA. Hk, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan pengabdian tersebut. Ia menilai bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk nyata kontribusi perguruan tinggi dalam menghadirkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan dapat diterapkan secara langsung oleh masyarakat

Menurut Puji Kurniawan MA. Hk, edukasi hukum mengenai batas usia minimum perkawinan bagi santri sangatlah perlu, karena untuk mengetahui batas minimum perkawinan. Dan ia berharap kegiatan pengabdian tersebut dapat memberikan motivasi kepada para santri untuk memahami agar tidak terburu-buru mengambil keputusan untuk menikah pada usia yang belum memenuhi ketentuan hukum.

Dengan adanya edukasi hukum ini, diharapkan para santri di Pondok Pesantren Sahabuddin Aek Godang semakin memahami pentingnya batas usia minimum perkawinan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Edukasi tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mencegah perkawinan usia dini, melindungi hak-hak anak, mempertahankan keberlanjutan pendidikan, serta menciptakan generasi muda yang sehat, berpendidikan, dan memiliki masa depan yang lebih baik.

Pelaksanaan kegiatan PKM di Pondok Pesantren Sahabuddin Aek Godang ini sekaligus menjadi bentuk sinergi antara perguruan tinggi dan lembaga pendidikan pesantren dalam membangun masyarakat memahami Edukasi hukum mengenai batas usia minimum perkawinan merupakan langkah preventif yang penting dalam mencegah perkawinan usia dini pada remaja. Melalui peningkatan pengetahuan hukum, kesadaran masyarakat, dan keterlibatan orang tua serta pemerintah daerah, upaya pencegahan perkawinan usia dini di Kabupaten Padang Lawas Utara diharapkan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.Melalui kegiatan ini, Program Studi Hukum Keluarga Islam FASIH UIN Syahada Padangsidimpuan menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam memberikan pemahaman tentang perkawinan terkhusus  tentang EDUKASI HUKUM BATAS USIA MINIMUM PERKAWINAN DALAM MENCEGAH PERKAWINAN USIA DINI PADA REMAJA DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA.