Air Yang Datang dari Surat Izin: Membongkar Kejahatan Administratif di Sumatera

   Anwar Hasan Harahap*

Di Sumatra, sebuah kasus yang mengejutkan telah terungkap, membongkar praktik kejahatan administratif yang telah berlangsung lama. Air, yang seharusnya menjadi hak dasar setiap warga negara, ternyata telah menjadi komoditas yang diperjual belikan dengan harga mahal. Surat izin yang seharusnya menjadi jaminan kepastian hukum, justru menjadi alat bagi segelintir orang untuk mengkorupsi dan memperkaya diri sendiri.

Kasus ini membuka mata kita pada kenyataan bahwa kejahatan administratif masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Sebuah sumber daya alam yang seharusnya menjadi milik bersama, justru dikuasai oleh segelintir orang. Ada sesutatu yang salah dengan sistem perizinan kita dan seharusnya sistem perizinan ini dapat mencegah kejahatan administratif agar tidak terjadi lagi di masa depan.

Kejahatan Administratif di Balik Surat Izin

Kejahatan administratif di balik surat izin adalah tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat atau individu yang menggunakan surat izin untuk kepentingan pribadi atau kelompok, sehingga merugikan masyarakat dan negara.

Contoh Kejahatan Administratif:

• Pemalsuan Dokumen: Pemalsuan dokumen atau surat izin untuk memperoleh keuntungan pribadi.
• Penyalahgunaan Wewenang: Penyalahgunaan wewenang untuk memberikan izin kepada pihak yang tidak berhak.
• Penggunaan Izin untuk Kepentingan Pribadi: Penggunaan izin untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan awal.
• Penahanan Dokumen: Penahanan dokumen atau surat izin untuk memaksa seseorang melakukan sesuatu.

Dampak Kejahatan Administratif:

• Kerugian Negara: Kejahatan administratif dapat menyebabkan kerugian negara akibat tidak terbayarnya pajak dan pungutan lainnya.
• Kerusakan Lingkungan: Kejahatan administratif dapat menyebabkan kerusakan lingkungan akibat tidak terpenuhinya standar lingkungan.
• Ketidakadilan: Kejahatan administratif dapat menyebabkan ketidakadilan bagi masyarakat yang tidak dapat memperoleh izin.

Sistem Perizinan yang Lemah

Sistem perizinan yang lemah adalah salah satu faktor utama yang memungkinkan kejahatan administratif terjadi. Berikut beberapa kelemahan sistem perizinan yang dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab:

• Kurangnya Transparansi: Proses perizinan yang tidak transparan membuat sulit bagi masyarakat untuk memantau dan mengawasi proses tersebut.
• Biaya yang Mahal: Biaya perizinan yang mahal membuat masyarakat sulit untuk memperoleh izin, sehingga membuka peluang bagi oknum untuk meminta suap.
• Proses yang Berbelit-belit: Proses perizinan yang berbelit-belit dan memakan waktu lama membuat masyarakat frustrasi dan membuka peluang bagi oknum untuk menawarkan jasa perizinan.
• Kurangnya Pengawasan: Kurangnya pengawasan dari pemerintah dan masyarakat membuat oknum dapat dengan mudah menyalahgunakan wewenang.
• Korupsi: Korupsi di dalam sistem perizinan membuat oknum dapat dengan mudah memperoleh izin dengan cara tidak sah.

Peran Masyarakat dalam Mencegah Kejahatan Administratif

Masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah kejahatan administratif. Berikut beberapa cara masyarakat dapat berperan:

• Mengawasi Proses Perizinan: Masyarakat dapat mengawasi proses perizinan dengan memantau pengumuman izin, menghadiri rapat-rapat publik, dan meminta informasi tentang proses perizinan.
• Melaporkan Penyimpangan: Masyarakat dapat melaporkan penyimpangan atau kecurigaan kejahatan administratif kepada pihak berwenang, seperti kepolisian atau KPK.
• Menggunakan Media Sosial: Masyarakat dapat menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang kejahatan administratif dan meningkatkan kesadaran masyarakat.
• Bergabung dengan Organisasi Masyarakat: Masyarakat dapat bergabung dengan organisasi masyarakat yang fokus pada pencegahan kejahatan administratif dan memperjuangkan hak-hak masyarakat.
• Menggunakan Hak Pemicu: Masyarakat dapat menggunakan hak pemicu, seperti hak untuk meminta informasi dan hak untuk mengajukan keberatan, untuk mencegah kejahatan administratif.

Kejahatan administratif di balik surat izin adalah bahwa kejahatan administratif merupakan masalah serius yang dapat merugikan masyarakat dan negara. Sistem perizinan yang lemah dan kurangnya pengawasan dapat memicu kejahatan administratif. Namun, masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah kejahatan administratif dengan mengawasi proses perizinan, melaporkan penyimpangan, dan menggunakan hak-hak mereka.

Untuk mencegah kejahatan administratif, perlu dilakukan reformasi sistem perizinan yang lebih transparan dan akuntabel, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak dan kewajiban mereka. Dengan demikian, kita dapat menciptakan pemerintahan yang lebih baik dan masyarakat yang lebih adil.

Daftar Pustaka

 Eva Zulfa, “ Jurnal Hukum & Pembangunan Menghancurkan kepalsuan (studi tentang tindak pidana pemalsuan dan problema penerapannya)” 48, no.2 (2018).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).(2023).Laporan Tahunan 2023.KPK.

OMBUDSMAN Republik Indonesia,(2019,10 Okteber) Partisipasi Masyarakat Mencegah Maladministrasi.https://ombudsman.go.id/pengumuman/r/artikel–partisipasi-masyarakat-mencegah-maladministrasi .

*Penulis adalah Mahasiswa Program studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Syahada Padangsidipuan